WOOOW INI HASIL PENEMUAN YANG SANGAT MUTAHIR !!! TERNYATA SANGAT AMPUH KHASIATNYA BAWANG MERAH DIBAKAR UNTUK KESEHATAN KITA !!! SILAHKAN MENCOBANYA !!!

mana? Masak mereka harus datang dari Bekasi dan Depok? Makanya saya tambah 15 persen kewajiban dari Perda ini," kata Ahok. Dalam Raperda tersebut Ahok mengatakan ia sudah memberikan disposisi untuk menolak penawaran tersebut.

Bahkan Ahok mengancam siapapun yang menurunkan kewajiban pengembang di bawah 15 persen akan dipermasalahkan. "Berarti itu korupsi karena ada deal," kata Ahok. Dalam penyusunan Raperda ini Ahok mengaku masih alot. Bahkan sebanyak empat kali rapat paripurna yang ia hadiri selalu sepi dan batal.

Ahok mengatakan bahwa ia tidak peduli jika Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak sampai pada kesepakatan. "Ya enggak usah diputuskan. Emang gue pikirin. Sampai ganti‎ DPRD 2019 saja kalau mereka enggak mau," kata Ahok.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memang sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Namun, penyusunan peraturan tersebut terbilang alot karena belum sampai pada kesepakatan.

Belum sampai pada putusan sidang paripurna, Ketua Komisi D DPRD Mohamad Sanusi justru terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diduga menerima suap dari PT Agung Podomoro Land terkait pulau reklamasi. Meski belum pasti, Ahok menduga kuat adanya upaya memuluskan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi di Teluk Jakarta.

Berdasarkan laporan yang diterima Ahok, ada penawaran mengurangi kewajiban pengembang pulau reklamasi dari besaran 15 persen dari NJOP. Laporan itu ia terima saat rapat dengan timnya yang dihadiri Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Bappeda Tuty Kusumawati, dan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin. SUMBER:https://metro.tempo.co/read/news/2016/04/02/064759272/ahok-ungkap-alasannya-ngotot-pengembang-kudu-bayar-15-persen